Permenakertrasn No. 14 Tahun 2006 (Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan)

PERATURAN MENTERI NO. 14 TH 2006 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: PER-14/MEN/IV/2006 TENTANG TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa tata cara pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.PER-06/MEN/1995 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang penyampaiannya dilaksanakan secara langsung atau melalui pos oleh perusahaan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota dan selanjutnya oleh instansi yang bersangkutan diteruskan ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan pada Propinsi dan Pusat yang saat ini ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Pemerintah mengalami kendala dalam menetapkan kebijakan mengenai hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja secara nasional. b. bahwa penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sangat penting terutama menghadapi era globalisasi yang menuntut tersedianya data yang akurat, cepat dan terukur serta sedapat mungkin berbasis teknologi informasi, sehingga penetapan kebijakan dapat mengakomodir kebutuhan hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perlakuan yang tidak memihak (fair treatment) dan dilaksanakan seragam (equal implementation) untuk seluruh Indonesia. c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengubah tata cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan dengan Peraturan Menteri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 1970 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2918); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3201); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kreja (Lemabaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 348); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convension No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : a. Pengusaha adalah : 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri; 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun mulik negara; c. Laporan ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan; d. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi yang ditunjuk oleh Menteri dan diserahi tugas mengawasi serta menegakkan hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. e. Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan adalah suatu aplikasi sistem informasi yang mengumpulkan, mengelola dan memverifikasi data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. f. Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Tingkat Nasional adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan secara nasional sebagai bahan perumusan kebijakan secara nasional. g. Data-DataWajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Tingkat Provinsi adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan yang ada di wilayah propinsi sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat provinsi. h. Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan yang ada di wilayah kabupaten/kota sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat kabupaten/kota. Pasal 2 (1) Pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri dalam bentuk data elektronik yang dihimpun dalam Basis Data Wajib lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan melalui Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (SINLAPNAKER). Pasal 3 (1) Laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibuat dengan menggunakan bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Mnetri ini. (2) Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan setelah menerima laporan ketenagakerjaan wajib memberikan tanda penerimaan serta nomor pendaftaran. (3) Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) menghimpun dan menyajikan data wajib lapor ketenagakerjaan untuk skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (4) Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan dapat diakses oleh perusahaan atau unit pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melaui jaringan sistem informasi yang telah ditetapkan secara proporsional (5) Tata cara memperoleh Data Wajib lapor Ketenagakerjaan melalui Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 4 Dalam hal pada Kabupaten/Kota belum terdapat fasilitas yang dapat mengakses data elektronik dari Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, maka laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota tempat unit perusahaan berada baik kantor pusat, cabang maupun bagian perusahaan yang berdiri sendiri, dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Propinsi dan kepada Menteri secara tertulis. Pasal 5 (1) Penyampaian laporan ketenagakerjaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan secara langsung atau melalui pos tercatat. (2) Dalam hal penyampaian laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pos, maka tanggal dan stempel kantor pos pada bukti pencatatan dimaksud merupakan tanggal penyampaian. (3) Laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) dengan menggunakan bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disediakan tanpa dipungut biaya oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. (5) Instansi yang mebidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setelah menerima laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat dan memberikan tanda penerimaan serta nomor pendaftaran. (6) Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setelah menerima laporan ketenagakerjaan dari perusahaan wajib menyampaikan data laporan ketenagakerjaan dimaksud kepada Menteri. (7) Petunjuk teknis pengisian bentuk laporan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 6 Perusahaan yang telah melaporkan keadaan ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 06/MEN/1995. tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan, sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dinyatakan berlaku sampai dengan kewajiban melapor pada tahun berikutnya. Pasal 7 Pengawasan terhadap data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pasal 8 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : Per. 06/MEN/1995 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Kep-170/MEN/1981 tentang Penunjukkan Pejabat yang Diberikan Tugas Menerima Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 April 2006 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd ERMAN SUPARNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Andi Syahrul Pangerang, SH NIP. 160 043 638. Nomor Klasifikasi I.L.O: ................ II. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. 1. Nama dan alamat perusahaan atau Bagian perusahaan yang berdiri sendiri . 2. Nama dan alamat pengusaha . 3. Nama dan alamat pengurus perusahaan . 4. Tanggal Memindahkan Menghentikan Membubarkan 5. Alasan Pailit Dijual/Dihibahkan Lain-lain 6. x) Upah : Telah dibayarkan tanggal ........................................untuk..............................................buruh -----------Akan dibayarkan tanggal ...................................... untuk ............................................buruh 7. x) Upah lembur : Telah dibayarkan tanggal ........................... untuk ............................................ buruh ----------------- Akan dibayarkan tangal ............................. untuk ............................................. buruh 8. x) Cuti : a. Telah diberikan kepada .. ......................................buruh. ---------b. Belum diberikan kepada .......................................buruh 9. x) Tunjangan kecelakaan kerja : a. Telah diberikan kepada .........................................buruh. ---------------------------------b. Belum diberikan kepada .......................................buruh 10. Hal-hal lain : Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Telah diselesaikan Akan diselesaikan . a. Perjanjian Perburuhan . . . b. Peraturan Perusahaan . . . c. Perjanjian Kerja . . . d. Lain-lain (sebutkan) . . 11. Kewajiban-kewajiban lain yang perlu dilaporkan : . . Demikian dibuat menurut keadaan sebenarnya ...................................................................... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2006 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd ERMAN SUPARNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Andi Syahrul Pangerang, SH NIP. 160 043 638

Formulir Wawancara SDM

Nama Calon			B	R	C	K	Komentar / Catatan
Rencana Penempatan
Tanggal Wawancara
1.	Penampilan Cara berpakaian, etika, kerapian, postur, bahasa tubuh.
2.	Kepribadian Hangat, dingin, periang, serius, pemalu, angkuh, kemampuan beradaptasi di situasi yang baru.
3.	Kecerdasan Cerdas, lamban, ragu-ragu
4.	Komunikasi Lugas, ragu-ragu, pendiam, banyak bicara, kemampuan mempengaruhi, keterpengaruhan
5.	Sosialisasi Olah raga, hobby, seni & budaya, organisasi.
6.	Kesehatan Kelebihan berat, sehat, kurus, perokok, sakit menahun.
7.	Pengalaman yang relevan Mendukung, kurang mendukung, tidak mendukung.
8.	Pengetahuan berhubungan dengan posisi Menguasai teori, pernah mendapat pengetahuan tambahan, cakap / sesuai perkembangan terakhir, butuh training, perlu waktu penyesuaian.
9.	Kepemimpinan Pengalaman, hanya dapat memberi perintah, dapat memberikan contoh, proaktif, pasif.
10.	Latar belakang Pekerjaan orang tua, perekonomian keluarga, jumlah bersaudara, tinggal dengan siapa.
Total
			X4	X3	X2	X1
Total point
Dapat dilanjutkan ke proses berikutnya : ( Ya  /  Tidak  / Ragu-ragu )   Catatan : ·        B = Baik ·        R = Rata-rata ·        C = Cukup ·        K = Kurang			Pewawancara, Tanda Tangan ( ……………………….. )

Kepmenakertrans No. 224 Tahun 2003 Extra Fooding

KEPUTUSANMENTERI  TENAGA  KERJA  DAN  TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  :  KEP. 224 /MEN/2003  KEWAJIBAN  PENGUSAHA
YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a.              bahwa sebagai pelaksanaan pasal 76 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00;
b.             bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;  Mengingat: 1.             Undang–undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2.             Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang   Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4279);
 3.             Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.    Memperhatikan: 1.             Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003; 2.             Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal  9 September 2003. MEMUTUSKAN : Menetapkan  :       KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA TENTANG  KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN  ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN  07.00. Pasal  1 Dalam Keputusan Menteri  ini yang dimaksud dengan : (1)          Pengusaha adalah :a.              orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu    perusahaan milik sendiri;b.             orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;c.              orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia; (2)          Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (3)          Perusahaan adalah :a.              setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik persekutuan atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.b.             Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (4)          Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal  2 (1)          Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan  07.00 berkewajiban untuk :a.              memberikan makanan dan minuman bergizi;b.             menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. (2)          Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00. Pasal  3 (1)          Makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja.
 (2)          Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang. Pasal  4 (1)          Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. (2)          Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi. Pasal  5 Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja/buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan :a.              menyediakan petugas keamanan di tempat kerja;b.             menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki.
 Pasal  6 (1)          Pengusaha wajib menyediakan antar jemput  dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya; (2)          Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Pasal  7 (1)          Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan.
 (2)          Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan. Pasal  8 Pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan, dan keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 9 Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di Jakartapada tanggal   31 Oktober 2003 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA    JACOB NUWA WEA    
TENTANG